SEKILAS memahami pasal 34 ayat 1 UUD 45 “ fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara “. Benarkah itu ? tergantung bagaimana kita memaknai maksud kata “ dipelihara “ Salah satu fenomena sosial di perkotaan yang belakangan ini semakin nyata, lebih – lebih dengan adanya krisis moneter yang melanda di Indonesia dalam setahun terakhir ini adalah masalah Gelandangan dan Pengemis ( Gepeng ) serta Anak-anak Jalanan ( Anjal ).

Gelandangan, pengemis dan anak Jalanan semata-mata bukan hanya menjadi masalah kota besar di negara-negara sedang berkembang namun juga banyak terjadi di negara yang sudah maju. Hakekatnya persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi, manipulasi, ketidakkonsistenan terhadap cara-cara pertolongan baik oleh mereka sendiri maupun pihak lain yang menaruh perhatian terhadap Anak Jalan. Para Gepeng dan Anjal belakangan ini menjadi suatu fenomena sosial yang sangat penting dalam kehidupan kota besar. Kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota besar. Pemahaman tentang karakteristik kehidupan mereka, seperti apa kegiatan dan aspirasi yang mereka miliki, keterkaitan hubungan dengan pihak dan orang -orang yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka, memungkinkan kita menempatkan mereka secara lebih arif bijaksana dalam konteks permasalahan kehidupan kota besar. Studi kasus ini berupaya mendapatkan suatu karakteristik para gelandangan dan pengemis serta Anak Jalanan yang setidaknya dapat memberi gambaran kepada kita tentang permasalahan sehari-hari yang dihadapi para pengemis dan anak jalanan , kondisi orang tuanya, aspirasi mereka serta ikut memikirkan upaya mengatasi permasalahan mereka. Menarik Iba Lewat Anak-anak Maningsih ( 49 tahun ) yang sudah bekerja sebagai pengemis kurang lebih 3 tahunan mengaku tidak bisa mencari pekerjaan lain, terutama di masa sulit lowongan kerja sekarang ini. Maka, mengemis menjadi pilihan terakhir. “Ini bukanlah kehendak saya,” katanya ketika saya temui di perempatan Jl.Imam Bonjol Pontianak , pada minggu yang lalu. Dia membawa seorang anak kecil berumur sekitar 1,5 tahun , yang terus terang dia akui untuk menarik rasa iba calon dermawan. Pernah muncul kontroversi menyangkut bayi atau anak-anak di bawah lima tahun yang diikutkan mengemis di jalan raya. Ada yang menuding, bayi dan anak-anak itu disewa dari para orangtuanya. Diajak mengemis untuk menarik simpati dan rasa iba masyarakat. Cuma, kebenaran soal sewa-menyewa itu tidak pernah terbukti. Para perempuan yang turun ke jalan itu, tetap bersaksi, anak-anak itu adalah anak atau cucu kandungnya. Dengan persepsi semacam itu, warga yang percaya bayi dan anak-anak itu memang disewa, lalu memilih sikap tidak mau memberi sedekah. “Itu tidak menyelesaikan soal,” justru mempersubur dunia mengemis. “Akan semakin banyak orang memilih mengemis apalagi ketika bulan puasa dan waktu hari raya idul fitri. Karena selain mudah, penghasilannya juga lumayan,” katanya menambahkan. Dan, agaknya, karena lebih banyak jumlah masyarakat memilih memberi sedekah, itu pulalah sebabnya jumlah pengemis di Kota Pontianak terus saja bertambah. Gepeng yang Terorganisir Maraknya gelandangan dan pengemis di perempatan di kota Pontianak seperti Jalan Gajahmada – Diponegoro, Jalan Pahlawan – Tanjungpura, Jalan Ahmad Yani – St.Abdurahman Saleh ( Kota Baru ). Dari kacamata penulis keberadaan para pengemis bukannya semakin berkurang malah semakin bertambah, hal ini terjadi karena penertiban terhadap para gepeng oleh dinas terkait kurang optimal. Dari beberapa sumber informasi bahwa keberadaan para gepeng dan anak jalanan yang ada di kota Pontianak kebanyakan bukan dari wilayah kota Pontianak melainkan berasal dari luar kota Pontianak bahkan luar Kalimantan. Pola prilaku dalam operasional kegiatan pengemis pagi turun dari mobil pick up dan sore naik dengan pick up sewaan tadi. Hal ini adanya indikasi bahwa keberadaan gepeng di kota Pontianak terorganisir. Sehingga dengan 2 fenomena karakteristik diatas, bahwa menurut saya yang harus dilakukan oleh dinas pemerintah yang terkait adalah :

Pertama, perlu diatur adanya peraturan daerah ( perda ) mengenai fenomena para gelandangan dan pengemis serta anak jalan.

Kedua, menerapkan hasil perda tersebut dengan sungguh-sungguh dengan cara melakukan razia atau sweeping dengan dinas yang terkait, misalnya komponen dinas sosial, dinas pamong praja serta pihak kepolisian.Sehingga adanya indikasi gepeng terorganisir dapat terpecahkan.

Ketiga, melakukan pengayoman terhadap para gepeng tersebut, sehingga dengan melakukan pengayoman dan pembinaan ketrampilan kerja para gepeng akan sadar dan berusaha untuk merubah perilaku dan pola hidupnya. Semoga dengan opini penulis mengenai fenomena sosial gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dapat dijadikan referensi pemerintah dalam penangani permasalahan ini.Semoga.