Teringat 3 tahun yang lalu ketika bapak Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru diangkat  menjadi Presiden  memberikan sambutan pada acara Waisak di Candi Borobudur, Presiden menyampaikan keheranannya, bangsa yang religius, tetapi banyak korupsi. Selanjutnya Presiden berharap, peran para pemimpin agama di dalam pemberantasan korupsi. Karena sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam, tidak berlebih, kalau umat Islam, khususnya para pemimpinnya, tersentuh dehgan pernyataan Presiden itu. Mengapa di negara yang majoritas umat Islam ini banyak korupsi?

Pernyataan itu sendiri, belum tentu memastikan, bahwa umat Islam itu banyak yang korupsi. Karena negeri ini majoritas umat Islam, maka isi penjara, sebagian besar pasti beragama Islam. Tetapi, sebagian besar yang mengadili korupsi, juga pasti beragama Islam. Baik yang baik maupun yang buruk, insya Allah juga beragama Islam. Inilah fenomena statistik. Korupsi, mungkin disebabkan oleh faktor di luar agama.

Meskipun demikian, tentu tetap menjadi pertanyaan, mengapa nilai-nilai agama, khususnya Islam tidak mampu menangkal tindak korupsi? Apa yang salah dengan pemahamanan atau pengamalan agama kita, sehingga agama, tidak mampu menjadi benteng kejujuran? Pasti, bukan agamanya yang keliru. Ada kesan, agama sekarang hanya dijadikan simbol identitas yang dijajakan untuk menarik simpati orang, yang pada hakekatnya juga sebuah tindak korupsi. Dalam hal ini, bukankah partai-partai berbasis Islam yang paling banyak menjadi masalah?


Nilai-nilai Islam menjadi tidak membumi dan hanya dibawa kemana-mana (antaralain) untuk kepentingan pribadi, untuk berebut kekuasaaan yang berujung pada materi. Tokoh-tokoh partai (Islam) yang bertengkar itu, semuanya menggunakan dalil-dalil pembenaran ajaran Islam, tidak peduli apakah mereka itu ulama, cendekiawan ataupun politisi biasa.

Kita sedih, melihat fenomena ini. Apalagi, ketika ada berita, ada dugaan penyimpangan penyelenggaraan haji. Meskipun kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip praduga tak bersalah, adanya dugaan itu sudah mencemarkan nama Islam. Senang atau tidak senang, Departemen Agama merupakan sebuah Departemen yang mestinya diharapkan menjadi contoh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Kalau benar nanti ada korupsi, habis sudah harapan orang. Mengapa semua itu bisa terjadi?

Kalau kita bisa bersikap jujur, kehidupan keseharian kita (sebenarnya) ternyata berada di luar pengaruh para pemimpin agama. Masuknya budaya asing dengan segenap budaya yang menyertainya, sudah masuk ke rumah-rumah kita. Konsumerisme sudah sangat kental, sehingga masyarakat kita berubah menjadi sangat materialistis. Ganja dan narkotika sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian warga masyarakat kita. Terakhir, iming-iming kekuasaan yang berujung materi begitu merebak pada sebagian besar masyarakat. Tatanan kehidupan bermasyarakat kita, semuanya telah menggoda siapa saja untuk menempuh jalan pintas memenuhi keinginannya. Kenyataan ini ternyata juga telah menggoda siapa saja, termasuk yang telah memperoleh predikat pemimpin umat untuk memperebutkan materi, kedudukan, tanpa melalui aturan yang semestinya. Apalagi, peluang seperti itu terbuka. Terjadinya korupsi atau perebutan kekuasaan di partai-partai, disebabkan karena adanya peluang untuk korupsi dan peluang perebutan kekuasaan di partai itu sendiri.

Karena itu, mengharapkan peran pemimpin agama dalam pemberantasan korupsi, agaknya akan sangat sulit. Kondisi yang membuka peluang korupsi itu, sesungguhnya berada di luar wilayah peran para pemimpin agama. Meskipun benar, semua itu merupakan tantangan bagi nilai-nilai agama, umat beragama sendiri sesungguhnya tidak mampu untuk mencegahnya. Bahkan, bisa hanyut oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama itu sendiri, Agama, dengan demikian benar-benar hanya menjadi simbol yang tidak dapat berbuat banyak. Hal ini nampak dari tiadanya kepedulian untuk menghargai hak-hak orang lain, yang terwujud dari sekadar macetnya lalu-lintas sampai ke tindak korupsi, Kita telah kehilangan nilai-nilai yang sepantasnya harus kita anut di dalam bermasyarakat. Kita, tidak saja sedang dilanda krisis moral, tetapi juga krisis etika. Siapa yang salah?

Jawabnya, kita tidak perlu saling menyalahkan. Barangkali, kita harus melihat kembali tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Sebab, masalahnya berada di sini. Mengapa penegakan hukum lemah, orang bebas mengatakan apa saja, orang bisa tidak peduli dengan lingkungan, karena tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita masih member! peluang untuk itu. Untuk sebagian, ternyata justru merupakan ancaman bagi sumber moral dan etika bangsa ini, sehingga peran nilai agama semakin lemah. Inilah sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.

Memang, sudah saatnya, para pemimpin agama, khususnya Islam melakukan introspeksi, bahkan “otokritik”, mengapa di negara dengan majoritas Islam ini, nilai agama tidak mampu memberi warna pada kehidupan bermasyarakaat, berbangsa dan bernegara? Bahkan, justru terkesan hanyut oleh nilai -nilai yang bisa berdampak buruk? A’pakah itu MUI, Muhammadyah atau NU, sudah saatnya untuk berbicara “keras” terhadap masalah ini.